DPRD Kota Bogor Sahkan Rancangan KUA-PPAS 2026, Fokus pada Efisiensi dan Kebutuhan Publik
Bogor – DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan agenda utama persetujuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, Selasa (4/11/2025).
baca juga : Kecelakaan Pengendara Motor Tewas Tabrak Tiang Listrik di Duren Sawit Jaktim
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, dan dihadiri unsur pimpinan dewan serta jajaran pejabat Pemkot Bogor.
Langkah Menuju Penetapan APBD 2026
Adityawarman menjelaskan, penetapan KUA-PPAS merupakan tahapan penting sebelum pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Ia memastikan, proses pembahasan berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama pemerintah kota.
“Ini tentu bagian dari perjalanan menuju penyampaian RAPBD yang, insya Allah, akan kita jadwalkan pada pekan depan. Kami berharap kegiatan-kegiatan prioritas tetap terlaksana dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi dan manfaat,” ujar Adit dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).
Rincian Komposisi KUA-PPAS 2026
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemkot Bogor menyepakati komposisi KUA-PPAS 2026 dengan rincian sebagai berikut:
-
Pendapatan Daerah: Rp 2,954 triliun
-
Belanja Daerah: Rp 3,057 triliun
-
Pembiayaan Daerah: Rp 102,502 miliar
-
Total APBD Kota Bogor 2026: Rp 3,067 triliun
Rancangan tersebut diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat untuk mendukung pembangunan daerah, sekaligus menjaga stabilitas fiskal Kota Bogor di tengah tantangan ekonomi nasional.
Pemkot Lakukan Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS 2026, pihaknya telah melakukan efisiensi pada sejumlah sektor anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menurut Dedie, langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dialokasikan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Pemkot berkomitmen memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran. Kami menyesuaikan alokasi pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dedie.
Harapan untuk Sinergi dan Transparansi Anggaran
Baik DPRD maupun Pemkot Bogor berharap sinergi dalam pembahasan anggaran dapat terus terjaga. Kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif diyakini mampu mempercepat penyusunan RAPBD 2026 serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
baca juga : 2 Kecamatan di Kota Bogor Rawan Bencana, Ini Daftarnya
Dengan disahkannya rancangan KUA-PPAS 2026 ini, Pemerintah Kota Bogor kini bersiap memasuki tahapan akhir pembahasan RAPBD yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
